METODE EVALUASI PENGADAAN KONSULTANSI

Dipublikasi oleh Barjas Info pada METODE EVALUASI PENGADAAN KONSULTANSI adalah Sebagai berikut :

a. Kriteria dan Tata Cara Evaluasi
  1. Kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan. Perubahan kriteria dan tata cara evaluasi dapat dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada seluruh peserta dalam waktu memadai sebelum pemasukan penawaran. 
  2. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan tidak diperbolehkan menambah, mengurangi, atau mengubah Dokumen Pemilihan setelah batas akhir pemasukan penawaran (post bidding).
  3. Peserta tidak diperbolehkan menambah, mengurangi, atau mengubah penawarannya setelah batas akhir pemasukan penawaran (post bidding).
  4. Dalam mengevaluasi penawaran, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta yang bersangkutan.
  5. Dalam klarifikasi, peserta hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.
  6. Pengertian/batasan tentang substansi penawaran harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan dijelaskan kepada peserta pada waktu pemberian penjelasan.
  7. Untuk hal-hal tertentu, peserta dapat diminta konfirmasi untuk membuat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan (misalnya: apabila masa berlaku surat penawaran telah habis, peserta diminta konfirmasi tertulis mengenai kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan biaya yang ditawarkan).
  8. Dalam evaluasi penawaran biaya: HPS merupakan acuan untuk menilai kewajaran penawaran biaya terhadap penawaran biaya yang masuk dan dijadikan dasar untuk melakukan negosiasi biaya.

b. Kelompok Kerja ULP memilih metode evaluasi yang paling tepat dari 3 (tiga) metode yaitu:
 

1) Metode Evaluasi Berdasarkan Kualitas
a) Evaluasi penawaran dengan sistem evaluasi kualitas digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi yang kompleks dan menggunakan teknologi tinggi, kualitas usulan merupakan faktor yang menentukan terhadap outcome secara keseluruhan, dan lingkup pekerjaan sulit ditetapkan dalam kerangka acuan kerja (KAK). Sebagai contoh: desain pembuatan pembangkit tenaga listrik, perencanaan terowongan di bawah laut, dan desain pembangunan bandara internasional;
b) Urutan proses adalah sebagai berikut:
  • evaluasi syarat administrasi dengan menggunakan sistem gugur;

  • dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis dengan sistem nilai, kemudian dipilih peserta yang memiliki peringkat teknis terbaik dan telah lulus ambang batas nilai teknis (passing grade);

  • dilakukan evaluasi penawaran biaya terhadap peserta yang memiliki peringkat teknis terbaik dan telah lulus ambang batas nilai teknis (passing grade);
  • klarifikasi tidak boleh mengubah sasaran Kerangka Acuan Kerja;
  • negosiasi biaya dilakukan terhadap biaya yang dianggap tidak wajar.
c) Pengadaan jasa konsultansi dengan cara evaluasi kualitas digunakan bagi pekerjaan jasa konsultansi yang memerlukan inovasi atau pekerjaan konsultansi yang permasalahannya kompleks.
d) Penyampaian Dokumen Penawaran untuk metode evaluasi berdasarkan kualitas menggunakan 2 (dua) sampul.
2) Metode Evaluasi Berdasarkan Kualitas dan Biaya
a) Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya digunakan untuk pekerjaan yang lingkup, keluaran (output), waktu penugasan, dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK, serta besarnya biaya dapat ditentukan dengan tepat. Sebagai contoh: desain jaringan irigasi primer, desain jalan, studi kelayakan, konsultansi manajemen, dan supervisi bangunan non-gedung.
b) Urutan proses evaluasi adalah sebagai berikut:
  • evaluasi syarat administrasi dengan menggunakan sistem gugur;
  • dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis dengan sistem nilai, kemudian dipilih penawaran-penawaran yang lulus ambang batas nilai teknis (passing grade);
  • dilakukan penilaian penawaran biaya terhadap peserta yang lulus ambang batas nilai teknis (passing grade);
  • dilakukan penjumlahan atau perhitungan kombinasi nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya, dengan cara perhitungan sebagai berikut : NILAI AKHIR = {Nilai/skor Penawaran Teknis x Bobot Penawaran Teknis} + {Nilai/skor Penawaran Biaya x Bobot Penawaran Biaya} Catatan: - pembobotan nilai/skor teknis dan biaya sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan. Pada saat menyusun Dokumen Pemilihan, acuan yang digunakan untuk pembobotan sesuai dengan rentang sebagai berikut: Bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80 Bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40 - penawaran biaya terendah diberikan nilai/skor tertinggi.
  • diadakan klarifikasi dan negosiasi terhadap peserta yang mempunyai nilai kombinasi penawaran teknis dan penawaran biaya terbaik;

  • klarifikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran Kerangka Acuan Kerja. Pada prinsipnya harga satuan tidak boleh dinegosiasi, kecuali untuk biaya langsung non personil yang dapat diganti dan biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar.
c) Pengadaan Penyedia dengan cara evaluasi kualitas dan biaya digunakan bagi pekerjaan jasa konsultansi yang jumlah maupun kualifikasi tenaga ahli yang diperlukan sudah diketahui secara pasti.
d) Penyampaian Dokumen Penawaran untuk metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya menggunakan 2 (dua) sampul.
3) Metode Evaluasi Biaya Terendah/Pagu Anggaran
a) Metode evaluasi biaya terendah/pagu anggaran digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana, standar, dapat didefinisikan dan diperinci dengan tepat, meliputi: waktu penugasan, kebutuhan tenaga ahli dan input lainnya serta anggarannya tidak melampaui pagu tertentu. Sebagai contoh: pekerjaan disain dan supervisi bangunan gedung serta pekerjaan survei dan pemetaan skala kecil, dan lain-lain yang serupa.
b) Pengadaan Penyedia dengan cara evaluasi biaya terendah/pagu anggaran digunakan bagi pekerjaan jasa konsultansi yang sederhana dan dana terbatas.
c) Urutan proses adalah sebagai berikut:

  • dilakukan pembukaan penawaran serta koreksi aritmatik;
  • setelah koreksi aritmatik dilakukan evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan biaya;
  • penentuan pemenang pengadaan berdasarkan: (a) evaluasi biaya terendah : terhadap penawaran yang telah lulus ambang batas nilai teknis (passing grade) dan memiliki penawaran biaya terkoreksi paling rendah; (b) evaluasi pagu anggaran : terhadap penawaran yang memiliki nilai teknis paling tinggi di atas ambang batas nilai teknis (passing grade) dengan penawaran biaya terkoreksi sama dengan atau lebih rendah dari pagu anggaran. (c) klarifikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran Kerangka Acuan Kerja. Pada prinsipnya harga satuan tidak boleh dinegosiasi kecuali untuk biaya langsung non personil yang dapat diganti dan biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar. d) Metode penyampaian dokumen penawaran menggunakan 1 (satu) sampul. e. Evaluasi penawaran teknis bagi pengadaan Penyedia, menggunakan sistem nilai (merit point) terhadap unsur-unsur yang dinilai meliputi: pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli.
1) Acuan yang digunakan untuk pembobotan teknis sebagai berikut :
a) pengalaman perusahaan (10 – 20 %);
b) pendekatan dan metodologi (20 – 40 %);
c) kualifikasi tenaga ahli (50 – 70 %);
d) jumlah (100 %);

e) penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam rentang tersebut di atas didasarkan pada jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.
2) Pengalaman Perusahaan
a) pengalaman perusahaan peserta dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir.
b) pengalaman kerja di lokasi kegiatan mendapat tambahan nilai.
c) pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun).
d) penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh peserta, disamping untuk mengukur pengalaman juga dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuan/kapasitas peserta yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya.
e) pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensi/kontrak sebelumnya, yang menunjukkan kinerja peserta yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi/PPK/pemilik pekerjaan. Sub unsur yang dinilai, antara lain:
(1) pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis;
(2) pengalaman melaksanakan di lokasi kegiatan;
(3) pengalaman manajerial dan fasilitas utama;
(4) kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap.
3) Pendekatan dan Metodologi:
a) untuk menilai pemahaman peserta atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja, sub unsur yang dinilai antara lain:

(1) pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, penilaian terutama meliputi: pengertian terhadap tujuan kegiatan/pekerjaan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan;
(2) kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi: ketepatan menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia, orang bulan (person-month) tenaga ahli, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan
laporan-laporan yang disyaratkan, jenis keahlian serta jumlah tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan, organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan, dan kebutuhan fasilitas penunjang;
(3) hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain: analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan;
b) Penyedia yang mengajukan gagasan baru yang meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih.
4) Kualifikasi Tenaga Ahli:
a) penilaian dilakukan atas tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalam KAK.
b) sub unsur yang dinilai pada tenaga ahli, antara lain :
(1) tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah;

(2) pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, didukung dengan referensi/kontrak sebelumnya dari PPK/pengguna jasa. Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (team leader/co team leader) dinilai pula pengalaman sebagai pemimpin/wakil pemimpin tim;
(3) sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan, sesuai dengan keahlian/profesi yang disyaratkan dalam KAK, seperti sertifikat ahli arsitek yang dikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia;
(4) lain-lain: penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi Penyedia asing), bahasa setempat, aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat. Personil yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atas diberikan nilai secara proporsional.
5) Hasil evaluasi penawaran teknis harus melewati ambang batas nilai teknis (passing grade) yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. 
Baca Selengkapnya - METODE EVALUASI PENGADAAN KONSULTANSI

PEMASUKAN PENAWARAN PENGADAAN KONSULTANSI

Dipublikasi oleh Barjas Info pada PEMASUKAN PENAWARAN PENGADAAN KONSULTANSI - Pemilihan Metode Pemasukan Dokumen Penawaran Untuk pengadaan Jasa Konsultansi adalah sebagai berikut :
  • Pada prinsipnya Seleksi pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha menggunakan metode pemasukan dokumen dua sampul. 
  • Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih satu dari dua metode pemasukan Dokumen Penawaran, yaitu:
  1. Metode Satu Sampul, Metode satu sampul digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha yang menggunakan metode Seleksi Umum Biaya Terendah/Seleksi Sederhana/Penunjukan Langsung/ Pengadaan Langsung/Sayembara. Metode satu sampul digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi dimana evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh penawaran harga.
  2. Metode Dua Sampul, Metode dua sampul digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha yang memiliki karaktaristik sebagai berikut: dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan penawaran biaya, agar penilaian penawaran biaya tidak mempengaruhi penilaian teknis; atau pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam.
Demikian disampaikan, Terima Kasih.
Baca Selengkapnya - PEMASUKAN PENAWARAN PENGADAAN KONSULTANSI

Cara Penilaian Kualifikasi Jasa Konsultansi

Dipublikasi oleh Barjas Info pada Cara Penilaian Kualifikasi Jasa Konsultansi - 

Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi : 
  1. Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia. 
  2. Metode penilaian kualifikasi untuk Penyedia Badan Usaha dilakukan dengan cara prakualifikasi.
  3. Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.
  4. Proses prakualifikasi menghasilkan Daftar Pendek Calon Penyedia.
  5. Dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang: 1) bertujuan diskriminatif; dan 2) menghambat dan membatasi keikutsertaan calon Penyedia dari luar provinsi/kabupaten/kota/lokasi pengadaan.
  6. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan meminta Penyedia mengisi Formulir Isian Kualifikasi dan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi. 
  7. Penilaian persyaratan kualifikasi Penyedia dapat tidak dilakukan untuk Pengadaan Langsung.  
Demikian Disampaikan, Terima Kasih.
Baca Selengkapnya - Cara Penilaian Kualifikasi Jasa Konsultansi

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Konsultansi

Dipublikasi oleh Barjas Info pada Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Konsultansi -  

a. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan
PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi:


1) KAK, PPK menyusun KAK paket pekerjaan sesuai dengan hasil pengkajian ulang terhadap KAK, termasuk perubahan yang telah disetujui oleh PA/KPA, yang meliputi:
a) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi:
(1) latar belakang;
(2) maksud dan tujuan;
(3) lokasi kegiatan;
(4) ruang lingkup;
(5) keluaran yang diinginkan;
(6) sumber pendanaan;
(7) jumlah tenaga yang diperlukan; dan
(8) hal-hal lainnya.
b) jenis, isi, dan jumlah laporan yang harus dibuat;
c) waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan jadwal pelaporan pekerjaan tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/subkegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran;
d) kualifikasi tenaga ahli;
e) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan; dan
f) analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan).


2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

a) Dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan
b) Dikecualikan untuk pengadaan jasa konsultansi yang menggunakan metode Sayembara.
c) Dalam penyusunan HPS, PPK memperhatikan dan memahami KAK dan seluruh tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan, menguasai informasi/kondisi lapangan dan lingkungan di lokasi pekerjaan, serta memahami alternatif metodologi pelaksanaan pekerjaan.
d) Digunakan sebagai :

(1) acuan/alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
(2) dasar untuk negosiasi biaya.
e) Data yang dipakai untuk menyusun HPS meliputi:
(1) biaya/tarif setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
(2) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
(3) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
(4) biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; (5) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
(6) hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
(7) norma indeks; dan/atau
(8) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
f) HPS jasa konsultansi terdiri dari komponen:
(1) Biaya Langsung Personil (Remuneration);
(2) Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost); dan
(3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
g) Biaya Langsung Personil didasarkan pada harga pasar gaji dasar (basic salary) yang terjadi untuk setiap kualifikasi dan bidang jasa konsultansi.
h) Biaya Langsung Personil telah memperhitungkan biaya umum (overhead), biaya sosial (social charge), keuntungan (profit) maksimal 10% (sepuluh perseratus), tunjangan penugasan, dan biaya-biaya kompensasi lainnya.
i) Biaya Langsung Personil dapat dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, atau jam), dengan konversi menurut satuan waktu sebagai berikut :
SBOM = SBOB/4,1 SBOH = (SBOB/22) x 1,1 SBOJ = (SBOH/8) x 1,3 Dimana : SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu SBOH = Satuan Biaya Orang Hari SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam
j) Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan Penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at cost), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya

perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar/workshop/lokakarya, dan lain-lain.
k) Biaya Langsung Non Personil pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain.
l) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia.
m) Nilai total HPS terbuka dan tidak rahasia.
n) Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik.
o) HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar adanya kerugian negara.
p) Dalam hal sayembara, Tim Juri/Tim Ahli dapat memberikan masukan dalam penyusunan HPS.
q) HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi.


3) Rancangan Kontrak

PPK menyusun rancangan Kontrak antara lain meliputi: Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Pelaksanaan Kontrak, Penyelesaian Kontrak, Adendum Kontrak, Pemutusan Kontrak, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Personil dan/atau Peralatan Penyedia, pembayaran kepada Penyedia, Pengawasan Mutu, serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
b. Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

1) Berdasarkan kesepakatan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan dan/atau keputusan PA/KPA, PPK menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan.
2) PPK menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada ULP/Pejabat Pengadaan sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan. 
 Demikian disampaikan, semoga bermanfaat.
Baca Selengkapnya - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Konsultansi

METODE PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI

Dipublikasi oleh Barjas Info pada METODE PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI -  
a. Seleksi
1) Kelompok Kerja ULP memilih metode pemilihan Penyedia.
2) Untuk pengadaan yang dilakukan melalui Seleksi, metode pemilihannya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a) Seleksi Umum;
b) Seleksi Sederhana.
3) Pada prinsipnya pengadaan menggunakan metode Seleksi Umum.
4) Seleksi Sederhana dapat digunakan untuk pengadaan yang bersifat sederhana dan bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).


b. Penunjukan Langsung1) Kelompok Kerja ULP menetapkan metode Penunjukan Langsung sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya.
2) Pemasukan Dokumen Penawaran menggunakan metode 1 (satu) sampul.
3) Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.


c. Pengadaan Langsung
1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan Penyedia yang memiliki karaktaristik sebagai berikut:
a) merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau
b) bernilai setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia yang sesuai dengan kebutuhan seperti tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja.
3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.


d. Sayembara
1) Sayembara dilakukan untuk pengadaan yang memiliki karaktaristik:

a) merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya, dan metode pelaksanaan tertentu;
b) tidak mempunyai harga pasar; dan
c) tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
2) Metode penyampaian dokumen adalah 1 (satu) sampul.
3) Evaluasi administrasi dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan evaluasi teknis dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli dengan memberi nilai terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam Dokumen Sayembara. 
Baca Selengkapnya - METODE PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI

Kaji Ulang KAK Konsultansi

Dipublikasi oleh Barjas Info pada Kaji Ulang KAK Konsultansi - Pengkajian Ulang KAK Pengadaan Jasa Konsultansi dilaksanakan Oleh PPK, KPA dan Panitia/Pokja ULP dan Pejabat Pengadaaan:
a) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA.
b) Pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut :

(1) kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi:
(a) latar belakang;
(b) maksud dan tujuan;
(c) lokasi kegiatan;
(d) ruang lingkup;
(e) keluaran yang diinginkan;
(f) sumber pendanaan;
(g) jumlah tenaga yang diperlukan; dan
(h) hal-hal lainnya.
(2) kejelasan jenis, isi, dan jumlah laporan yang harus dibuat;
(3) kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan jadwal pelaporan pekerjaan tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/subkegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif anggaran;
(4) kejelasan persyaratan Penyedia dan kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti agar tidak mengarah kepada individu tertentu kecuali untuk pekerjaan yang bersifat rahasia;
(5) kejelasan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
(6) kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan).
4) Pengkajian ulang penetapan penetapan paket pengadaan yang hanya ditujukan untuk Penyedia Dalam Negeri.
c. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara:
1) apabila PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan sepakat untuk mengubah Rencana Umum Pengadaan, perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali.
2) apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan, PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan.
3) putusan PA/KPA bersifat final. 
Baca Selengkapnya - Kaji Ulang KAK Konsultansi

Kaji Ulang RUP Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan Konsultansi

Dipublikasi oleh Barjas Info pada Kaji Ulang RUP Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan

Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan :
  1. PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang terhadap rencana penganggaran biaya pengadaan yaitu biaya paket pekerjaan dan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan.
  2. Pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan dilakukan untuk memastikan:
  • kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran;
  • perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan; dan
  • tersedia biaya pendukung pelaksanaan pengadaan yang dibiayai dari APBN/APBD, antara lain: (a) honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung, dan staf pengelola kegiatan;(b) biaya pengumuman pengadaan termasuk biaya pengumuman ulang;(c) biaya penggandaan Dokumen Pengadaan; dan (d) biaya lainnya yang diperlukan. e) Apabila biaya pengadaan belum atau kurang dianggarkan serta terdapat kesalahan administrasi dalam Dokumen Anggaran, PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi Dokumen Anggaran.  
Demikian disampaikan semoga Bermanfaat.
Baca Selengkapnya - Kaji Ulang RUP Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan Konsultansi

Pengkajian ulang RUP kebijakan umum pengadaan

Dipublikasi oleh Barjas Info pada Pengkajian ulang RUP kebijakan umum pengadaan - Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan tata cara sebagai berikut:
a. PPK mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan.
b. Pembahasan Rencana Umum Pengadaan meliputi:
 

Pengkajian ulang RUP kebijakan umum pengadaan 
  1. Dalam hal mengkaji ulang kebijakan umum pengadaan, PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan hanya melakukan pengkajian ulang terhadap pemaketan pekerjaan. 
  2. PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang pemaketan pekerjaan untuk meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan oleh PA/KPA telah mendorong persaingan sehat, efisiensi, dan penggunaan tenaga ahli serta pendukung dalam negeri.
  3. Pengkajian ulang pemaketan pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan survei pasar, browsing internet, dan/atau kontrak pekerjaan sebelumnya.
  4. Dari hasil pengkajian ulang pemaketan pekerjaan, PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan untuk mengubah pemaketan pekerjaan, yaitu penggabungan beberapa paket atau pemecahan paket.
  5. Penggabungan beberapa paket dapat dilakukan sejauh tidak menghalangi Penyedia badan usaha yang berasal dari luar wilayah pekerjaan untuk ikut serta.
  6. Pemecahan paket pekerjaan dapat dilakukan sejauh tidak untuk menghindari Seleksi. 
  7. menetapkan paket pengadaan barang/jasa yang hanya ditujukan untuk Penyedia Dalam Negeri dalam rangka pembatasan penawaran produk asing. 
 Demikian disampaikan. semoga bermanfaat.
Baca Selengkapnya - Pengkajian ulang RUP kebijakan umum pengadaan

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Dengan E-Tendering

Dipublikasi oleh Barjas Info pada Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Dengan E-Tendering - Proses pelelangan umum/terbatas/pemilihan langsung dengan tahapan sesuai Perpres 54/2010 dan perubahannya serta petunjuk teknisnya yang disesuaikan dengan teknis operasional pengadaan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Perka 18/2012.  Semua istilah “pelelangan” pada dokumen ini merujuk pada pengertian “e-lelang".

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Dengan E-Tendering

Dokumen
Versi
Tanggal Upload
Download
Pengadaan barang melalui e-lelang umum/sederhana dengan pascakualifikasi 1.0 7 Januari 2013 download
Pengadaan barang melalui e-lelang umum dengan prakualifikasi 1.0 7 Januari 2013 download
Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan e-lelang pascakualifikasi 1.0 7 Januari 2013 download
Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan e-lelang prakualifikasi 1.0 7 Januari 2013 download
Pengadaan jasa konsultansi perorangan dengan e-seleksi pascakualifikasi 1.0 15 Januari 2013 Download
Pengadaan jasa konsultansi badan usaha dengan e-seleksi prakualifikasi 1.0 10 Januari 2013 download
Pengadaan jasa lainnya dengan e-lelang pascakualifikasi 1.0 7 Januari 2013 download
Pengadaan jasa lainnya dengan e-lelang prakualifikasi 1.0 7 Januari 2013 download

Untuk mengecek jika ada perubahan, silahkan ke Sini
Baca Selengkapnya - Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Dengan E-Tendering

PENYERAHAN RUP OLEH PA/KPA (JASA KONSULTANSI)

Dipublikasi oleh Barjas Info pada PENYERAHAN RUP OLEH PA/KPA (JASA KONSULTANSI) 

Penyerahan Rencana Umum Pengadaan
PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan yang terdiri dari:
a. Kebijakan umum pengadaan yang meliputi: 

1) pemaketan pekerjaan;
2) cara pelaksanaan pengadaan;
3) pengorganisasian pengadaan; dan
4) penetapan paket pengadaan yang hanya ditujukan untuk Penyedia Dalam Negeri.
b. Rencana penganggaran biaya pengadaan, serta biaya pendukungnya.
c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang digunakan pada saat pengajuan usulan anggaran.


Kemudian terhadap RUP yang diserahkan oleh PA/KPA kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan dilakukan Pengkajian ulang RUP kebijakan umum pengadaan,Kaji Ulang RUP Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan Konsultansi dan Kaji Ulang KAK Konsultansi agar sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Kondisi pekerjaan yang akan dilaksanakan. 
Baca Selengkapnya - PENYERAHAN RUP OLEH PA/KPA (JASA KONSULTANSI)

PERSIAPAN PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI

Dipublikasi oleh Barjas Info pada PERSIAPAN PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI - Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

PERSIAPAN PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI BERDASARKAN PERPRES 70 TAHUN 2012 DIMULAI DARI/TERDIRI DARI URUTAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Penyerahan Rencana Umum Pengadaan 
2. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan
4. Metode Pemilihan Penyedia
5. Metode Penilaian Kualifikasi
6. Pemilihan Metode Pemasukan Dokumen Penawaran
7. Metode Evaluasi Penawaran
8. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Seleksi
9. Pemilihan Jenis Kontrak
10. Penyusunan Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi 

Untuk penjelasan detail proses urutan pertama sampai dengan terakhir, InsyaAllah akan diuraikan di episode selanjutnya.. Terima Kasih 
Baca Selengkapnya - PERSIAPAN PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI

PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARA PEKERJAAN SWAKELOLA

Dipublikasi oleh Barjas Info pada PELAKSANAAN PENYELENGGARA PEKERJAAN SWAKELOLA - Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

PENYELENGGARA PEKERJAAN SWAKELOLA
Pekerjaan Swakelola dapat dilaksanakan oleh:
a. K/L/D/I Penanggungjawab Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1) direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan
2) mempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli.
b. Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:
1) direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan
2) pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran.
c. Kelompok Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:
1) direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat;
2) sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan
3) pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).
 Demikian,, Semoga bermanfaat.
Baca Selengkapnya - PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARA PEKERJAAN SWAKELOLA

Umat Islam Dianjurkan Nikah Di KUA

Foto

Dipublikasi oleh Barjas Info pada Umat Islam Dianjurkan Nikah Di KUA  - Sekjen Kementerian Agama, Bahrul Hayat meminta umat Islam agar menikah di Kantor Urusan Agama
(KUA) terdekat. Sebab, sampai saat ini pemerintah belum dapat memberikan dana operasional bagi para penghulu di
seluruh Indonesia. Hal ini guna menghindari tudingan
bahwa para penghulu menerima dana gratifikasi dari keluarga pengantin sebagaimana dituduhkan banyak pihak.
Penegasan ini disampaikan Bahrul Hayat seusai memberi pengarahan pada Rapat Koordinasi Eselon II, III, dan
IV di Gedung Kementerian Agama, Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Selasa (15/1). Rapat koordinasi itu sendiri mengangkat tema “Pengelolaan Anggaran 2013: Cepat, Efektif, Efisien, dan Akuntabel”.
Menurut Bahrul, sampai saat ini pemerintah
belum dapat mengucurkan dana bantuan bagi KUA dan penghulu. Dana yang diberikan sejak 2007 sebesar Rp30 ribu, sebetulnya untuk mencatatkan perkawinan di KUA. “Bukan nikah di kediaman pengantin atau
gedung pernikahan,” terang Bahrul.
Ketika ditanya apakah masyarakat sudah siap untuk
menikahkan putra/puterinya di KUA, Bahrul tak dapat menjelaskan. Namun, lanjut Bahrul, itu merupakan pilihan yang paling baik selama KUA belum menerima anggaran
operasional. Selama ini kantor KUA berjalan tanpa dana operasional dan Negara sesungguhnya telah melakukan suatu kesalahan.
Lantas, bagaimana jika ada umat Muslim yang tetap meminta penghulu menikahkan anggota keluarganya di kediaman atau
gedung kemudian penghulu diberi uang ucapan terima kasih? Bahrul Hayat pun tak dapat menjelaskan apakah hal itu merupakan gratifikasi atau bukan.
“Saya tak punya otoritas untuk menjawab itu,” Bahrul menjelaskan.
Berapa dana yang dibutuhkan untuk operasional KUA di Tanah Air, Bahrul menyebut, jika setiap tahun terjadi 2,5 juta
pernikahan dibutuhkan sekitar Rp1,2 triliun. Perhitungan itu dengan perkiraan operasional per KUA mencapai Rp500 ribu.
Hingga 2013 ini, tidak satu sen pun ada tambahan dana operasional bagi KUA. Bagaimana jika untuk dana operasional KUA itu diambil dari dana pendidikan Islam? Bahrul menegaskan, hal itu tidak mungkin dapat dilakukan. Sebab, anggaran sudah “diketuk” di DPR.
Sumber : Kemenag.go.id
Baca Selengkapnya - Umat Islam Dianjurkan Nikah Di KUA

JADWAL PELELANGAN UMUM SECARA PASCAKUALIFIKASI METODE DUA SAMPUL DENGAN EVALUASI SISTEM NILAI DAN SISTEM PENILAIAN BIAYA SELAMA UMUR EKONOMIS

Dipublikasi oleh Barjas Info pada JADWAL PELELANGAN UMUM SECARA PASCAKUALIFIKASI METODE DUA SAMPUL DENGAN EVALUASI SISTEM NILAI DAN SISTEM PENILAIAN BIAYA SELAMA UMUR EKONOMISPasal 57 Perpres 70 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode dua sampul meliputi kegiatan sebagai berikut:
1) pengumuman dan/atau undangan prakualifikasi;
2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen
Kualifikasi;
3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
4) pembuktian kualifikasi;
5) penetapan hasil kualifikasi;
6) pengumuman hasil kualifikasi;
7) sanggahan kualifikasi;
8) undangan;
9) pengambilan Dokumen Pemilihan;
10) pemberian penjelasan;
11) pemasukan Dokumen Penawaran;
12) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;
13) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;

14) pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I;
15) pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;
16) evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;
17) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
18) penetapan pemenang;
19) pengumuman pemenang;
20) sanggahan; dan
21) sanggahan banding (apabila diperlukan). 
Jadwal Tersebut diatas dikhususkan untuk PELELANGAN UMUM SECARA PASCAKUALIFIKASI METODE DUA SAMPUL DENGAN EVALUASI SISTEM NILAI DAN SISTEM PENILAIAN BIAYA SELAMA UMUR EKONOMIS VERSI MANUAL, Tanpa Elecktronik Melalui LPSE. Terima Kasih.
Baca Selengkapnya - JADWAL PELELANGAN UMUM SECARA PASCAKUALIFIKASI METODE DUA SAMPUL DENGAN EVALUASI SISTEM NILAI DAN SISTEM PENILAIAN BIAYA SELAMA UMUR EKONOMIS

PELELANGAN UMUM SECARA PASCAKUALIFIKASI METODE DUA SAMPUL DENGAN EVALUASI SISTEM NILAI DAN SISTEM PENILAIAN BIAYA SELAMA UMUR EKONOMIS

Dipublikasi oleh Barjas Info pada PELELANGAN UMUM PASCAKUALIFIKASI METODE DUA SAMPUL EVALUASI SISTEM NILAI DAN SISTEM PENILAIAN BIAYA SELAMA UMUR EKONOMIS -  BAB III TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI Menjelaskan sebagai berikut :

 Pengumuman Pascakualifikasi
1) Kelompok Kerja ULP mengumumkan Pelelangan Umum Pascakualifikasi melalui website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE atau apabila diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik paling kurang 7 (tujuh) hari kerja atau apabila diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik.
2) Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi paling sedikit memuat:

a) nama dan alamat Kelompok Kerja ULP yang akan mengadakan pelelangan;
b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
c) nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
d) syarat-syarat peserta pelelangan; dan
e) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil Dokumen Pengadaan.
3) Pengumuman DILARANG mencantumkan persyaratan:
a) peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi pelelangan;
b) pendaftaran harus dilakukan oleh: (1) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi; (2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang/pengurus koperasi; yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/Anggaran Dasar;
(3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
(4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama. c) pendaftaran harus membawa asli dan/atau salinan/fotocopy/ legalisir Akta Pendirian, Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kontrak kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis; d) persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif; dan/atau e) persyaratan di luar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya kecuali diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
4) Apabila dari hasil identifikasi, ternyata tidak ada Penyedia dalam negeri yang mampu mengerjakan, maka Pelelangan Umum diumumkan di website komunitas internasional.
5) Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman, maka kepada:
a) Kelompok Kerja ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b) peserta yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam dan/atau dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data Tersebut bersumber dari :
Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Baca Selengkapnya - PELELANGAN UMUM SECARA PASCAKUALIFIKASI METODE DUA SAMPUL DENGAN EVALUASI SISTEM NILAI DAN SISTEM PENILAIAN BIAYA SELAMA UMUR EKONOMIS

Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pelelangan Umum Pascakualifikasi 1 Sampul Sistem Gugur

Dipublikasi oleh Barjas Info pada Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pelelangan Umum Pascakualifikasi 1 Sampul Sistem Gugur - Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) :

1) BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga yang dibuat oleh Kelompok Kerja ULP dan ditandatangani oleh paling kurang ½ (seperdua) dari jumlah anggota Kelompok Kerja ULP.
2) BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang.
3) BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:

a) nama semua peserta;
b) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta;
c) metode evaluasi yang digunakan;
d) unsur-unsur yang dievaluasi;
e) rumus yang dipergunakan;
f) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;
g) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan
h) tanggal dibuatnya Berita Acara.
4) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal dan harus segera dilakukan pelelangan ulang.
5) Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), peserta tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (apabila ada).


Data Tersebut bersumber dari :
Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Baca Selengkapnya - Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pelelangan Umum Pascakualifikasi 1 Sampul Sistem Gugur

JADWAL PELELANGAN UMUM PASCAKUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL EVALUASI SISTEM GUGUR,

Dipublikasi oleh Barjas Info pada JADWAL PELELANGAN UMUM PASCAKUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL EVALUASI SISTEM GUGUR -  Berikut disampaikan Urutan Jadwal sebagaimana tercantum dalam 57 Perpres 70 Tahun 2012 tentang pengadaan Barang dan Jasa, ini menggunakan Sistem manual tanpa eproc.

1) pengumuman;
2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen
Pengadaan;
3) pemberian penjelasan;
4) pemasukan Dokumen Penawaran;
5) pembukaan Dokumen Penawaran;
6) evaluasi penawaran;
7) evaluasi kualifikasi;
8) pembuktian kualifikasi;
9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
10) penetapan pemenang;
11) pengumuman pemenang;
12) sanggahan; dan
13) Sanggahan Banding (apabila diperlukan). 


Demikian, Semoga bermanfaat.. Apabila ada kritik saran mohon disampaikan. terima Kasih. 
Baca Selengkapnya - JADWAL PELELANGAN UMUM PASCAKUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL EVALUASI SISTEM GUGUR,

PELELANGAN UMUM SECARA PASCAKUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL DENGAN EVALUASI SISTEM GUGUR

Dipublikasi oleh Barjas Info pada PELELANGAN UMUM SECARA PASCAKUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL DENGAN EVALUASI SISTEM GUGUR -  BAB III TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI Menjelaskan sebagai berikut :

a. Pengumuman Pascakualifikasi

1. Kelompok Kerja ULP mengumumkan Pelelangan Umum Pascakualifikasi melalui website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE paling kurang 7 (tujuh) hari kerja atau jika diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik.

2) Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi paling sedikit memuat:

a) nama dan alamat Kelompok Kerja ULP yang akan mengadakan pelelangan;
b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
c) nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
d) syarat-syarat peserta pelelangan; dan
e) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil Dokumen Pengadaan;
3) Pengumuman DILARANG mencantumkan persyaratan:
a) peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi pelelangan;
b) pendaftaran harus dilakukan oleh: (1) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi; (2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang/pengurus koperasi; yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/Anggaran Dasar;
(3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
(4) pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama. c) pendaftaran harus membawa asli dan/atau rekaman/fotocopy/legalisir Akta Pendirian, Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kontrak kerja sejenis,
Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis; d) persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif; dan/atau e) persyaratan di luar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk
teknisnya kecuali diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
4) Apabila dari hasil identifikasi ternyata tidak ada Penyedia dalam negeri yang mampu mengerjakan,Pelelangan Umum diumumkan di website komunitas internasional.

5) Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman, kepada: 

a) Kelompok Kerja ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b) peserta yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam dan/atau dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Data Tersebut bersumber dari :
Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Baca Selengkapnya - PELELANGAN UMUM SECARA PASCAKUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL DENGAN EVALUASI SISTEM GUGUR

Pihak Yang Terlibat dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa

Dipublikasi oleh Barjas Info pada Pihak Yang Terlibat dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa - Pihak yang terlibat langsung dalam Pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah dijelaskan dalam Perpres 70 Tahun 2012 yang meliputi :
a. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi membentuk organisasi pengadaan yang terdiri dari:
1) PPK;
2) ULP/Pejabat Pengadaan;
3) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
4) Tim lainnya yang diperlukan, antara lain: tim uji coba, panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak.
b. Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang tergantung kebutuhan.
c. Anggota ULP/Pejabat Pengadaan yang ditunjuk harus memahami: tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, dan hukum perjanjian/kontrak.
d. Untuk menunjang pelaksanaan kontes/sayembara, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi menetapkan tim juri/tim ahli.


Disamping itu juga KPA, APIP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah juga terlibat dalam melakukan Suatu Pemeriksaan,, bahkan dikala Suatu proses Pengadaan Barang dan Jasa terindikasi Korupsi, Terlibat Juga Aparat Kepolisian dan Lain2 Sebagainya. 
Baca Selengkapnya - Pihak Yang Terlibat dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa

Tata Cara Penyusunan Dokumen Pengadaan Oleh ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Konstruksi

Dipublikasi oleh Barjas Info pada Tata Cara Penyusunan Dokumen Pengadaan Oleh ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Konstruksi - ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan yang terdiri dari:

Dokumen Kualifikasi.
 

1) Dokumen Kualifikasi digunakan sebagai pedoman oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan peserta untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.
2) Isi Dokumen Kualifikasi meliputi :

a) petunjuk pengisian Formulir Isian Kualifikasi;
b) Formulir Isian Kualifikasi;
c) instruksi kepada peserta, termasuk tata cara penyampaian Dokumen Kualifikasi;
d) lembar data kualifikasi;
e) pakta integritas; dan
f) tata cara evaluasi kualifikasi.
3) Untuk pemilihan dengan pascakualifikasi Dokumen Kualifikasi disampaikan bersamaan dengan Dokumen Pemilihan.

Dokumen Pemilihan.
 

1) Dokumen Pemilihan untuk Pelelangan, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung.
a) Isi Dokumen Pemilihan paling sedikit meliputi:
    (1) undangan/pengumuman;
    (2) Instruksi Kepada Peserta;
    (3) rancangan Kontrak:
        (a) surat perjanjian;
        (b) syarat umum Kontrak;
        (c) syarat khusus Kontrak; dan
        (d) dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
   (4) daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan);

   (5) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
   (6) bentuk surat penawaran;
   (7) bentuk jaminan; dan
   (8) contoh-contoh formulir yang perlu diisi. 


Data Tersebut bersumber dari :
Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

 
Baca Selengkapnya - Tata Cara Penyusunan Dokumen Pengadaan Oleh ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan Konstruksi

Pemilihan Jenis Kontrak Pekerjaan Konstruksi

Dipublikasi oleh Perencanaan News pada Pemilihan Jenis Kontrak Pekerjaan Konstruksi - Umumnya kontrak pekerjaan yang digunakan mengacu pada :
  • Jenis kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
1) kontrak berdasarkan cara pembayaran;
2) kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran;
3) kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
4) kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.
 
  • PPK memilih jenis kontrak yang ada sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya. 
  • Berdasarkan cara pembayaran kontrak dibedakan atas:
1) Kontrak Lump Sum;
2) KontrakHarga Satuan;
3) Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
4) Kontrak Persentase; dan
5) Kontrak Terima Jadi (Turnkey).
  • Berdasarkan pembebanan tahun anggaran dibedakan atas:
1) Kontrak Tahun Tunggal; dan
2) Kontrak Tahun Jamak.
  • Berdasarkan sumber pendanaan dibedakan atas:
1) Kontrak Pengadaan Tunggal;
2) Kontrak Pengadaan Bersama; dan
3) Kontrak Payung (Framework Contract).
  • Berdasarkan jenis pekerjaan dibedakan atas:
1) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan
2) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi. 
Baca Selengkapnya - Pemilihan Jenis Kontrak Pekerjaan Konstruksi

Pembayaran Uang Muka Kontrak Pekerjaan Konstruksi

Dipublikasi oleh Perencanaan News pada Pembayaran Uang Muka Kontrak Pekerjaan Konstruksi - Pembayaran uang muka pekerjaan konstruksi harus memperhatikan ketentuan berikut :
  1. Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak. 
  2. Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang muka yang diterima Penyedia.
  3. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi.
  4. Penyedia dapat mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak.
  5. PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut setelah Jaminan Uang Muka diterima dari Penyedia.
  6. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus). 
  7. Untuk Kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
Data Tersebut bersumber dari :
Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Baca Selengkapnya - Pembayaran Uang Muka Kontrak Pekerjaan Konstruksi

Apakah Bisa dilakukan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi?

Dipublikasi oleh Perencanaan News pada Apakah Bisa dilakukan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi? - Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi harus memperhatikan ketentuan berikut :
  • Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
a) pekerjaan tambah;
b) perubahan disain;
c) keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
d) masalah yang timbul diluar kendali Penyedia; dan/atau
e) Keadaan Kahar.
  • Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. 
  • PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.
  • PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peniliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan. 
  • Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum
Data Tersebut bersumber dari :
Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Baca Selengkapnya - Apakah Bisa dilakukan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi?

Form Rekapitulasi DIPA Tahun Anggaran 2013

Dipublikasi oleh Staf Kemenag Pijay pada Form Rekapitulasi DIPA Tahun Anggaran 2013 - Satker Madrasah Negeri Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya dapat langsung mendownload Form pada Link dibawah ini :

Download Logo KEMENAG Vektor - Corel Draw

Download Via Ziddu

Download Via 4shared

Terima Kasih,, Jika ada Saran bisa berkomentar pada Kotak yang tersedia.
 
Baca Selengkapnya - Form Rekapitulasi DIPA Tahun Anggaran 2013

Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konstruksi

Dipublikasi oleh Perencanaan News pada Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konstruksi - Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan Kontrak, dan menandatangani Kontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya telah cukup tersedia dalam Dokumen Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut : 
  • Penandatanganan Kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan: 
  1. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
  2. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi atau dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai HPS adalah adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan
  3. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima berdasarkan Kontrak.
  • PPK dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran. 
  • Dalam hal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran, penandatanganan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak. 
  • PPK dan Penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak. 
  • Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:
  1. adendum Surat Perjanjian;
  2. pokok perjanjian;
  3. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
  4. syarat-syarat khusus Kontrak;
  5. syarat-syarat umum Kontrak;
  6. spesifikasi khusus;
  7. spesifikasi umum;
  8. gambar-gambar; dan
  9. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
  • Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: 
  1. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari: (a) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia; dan b) Kontrak asli kedua untuk Penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
  2. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.
  • Penandatangana Kontrak yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak.
Data Tersebut bersumber dari :
Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Baca Selengkapnya - Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konstruksi

Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012

Dipublikasi oleh Perencanaan News pada Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 - Seiring dengan perubahan zaman,, diikuti juga oleh Perubahan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Photobucket 
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [unduh disini]

Lampiran Petunjuk Teknis:
Bab I Perencanaan Umum Pengadaan Barang Jasa
Bab II Pengadaan Barang
Bab III Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Bab IV Konsultan Badan Usaha
Bab V Konsultan Perorangan
Bab VI Konsultan ICB
Bab VII Pengadaan Jasa Lainnya
Bab VIII Pelaksanaan Swakelola

Lampiran Petunjuk Teknis Lengkap dalam satu file, unduh di sini
Baca Selengkapnya - Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012

Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing

Dipublikasi oleh Perencanaan News pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing - Ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang e-Tendering, Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik. Terhadap informasi, transaksi elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.
Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan e-Tendering atau e-Purchasing. E-Tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. E-Purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
Photobucket
  1. E-Purchasing diselenggarakan dengan tujuan:
    1. terciptanya proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/jasa pada pilihan terbaik; dan
    2. efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna.
  2. Sistem katalog elektronik diselenggarakan oleh LKPP dan sekurang-kurangnya memuat informasi spesifikasi dan harga barang/jasa.
  3. Pemuatan informasi dalam sistem katalog elektronik oleh LKPP di lakukan dengan membuat frame work contact dengan penyedia barang/jasa
  4. Barang/jasa yang di informasikan pada sistem katalog elektronik di tentukan oleh LKPP
Download Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing beserta Lampirannya [unduh disini]

Rating 4.5
Baca Selengkapnya - Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing

Aliran Dana Haji Kementerian Agama tidak ditemukan mengalir ke Rekening Pribadi

Dipublikasi oleh Perencanaan News pada Aliran Dana Haji Kementerian Agama tidak ditemukan mengalir ke Rekening Pribadi - Wakil Ketua BPK Hasan Basri menegaskan, BPK tidak menemukan adanya aliran dana haji ke rekening pribadi.
Penegasan ini disampaikan Hasan Basri ketika diwawancari Radio Elshinta dan disiarkan, Rabu (09/12)pagi . “Sejauh ini kami tidak menemukan itu, bahwa ada aliran dana ke rekening pribadi,” tegas Hasan.
Hasan justru menanyakan yang dimaksud dengan pribadi itu seperti apa? Menurutnya, bisa saja ada nama seseorang dalam sebuah rekening, namun itu disebabkan melekat kedudukan atau jabatannya.
Foto

“Misalnya, nama saya tercantum, tetapi sebagai bendahara, itu kan bisa saja,” terang Hasan.
Namun, Hasan menjelaskan, jika rekening pribadi itu dalam artian privat, tentu menurut aturan keuangan negara tidak boleh. Berdasarkan UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana haji masuk kategori keuangan negara. Sebab, itu merupakan dana masyarakat yang dikuasai oleh negara dalam rangka memberikan layanan umum.
“Kalau sampai terjadi persoalan, maka negara yang harus menanggung semuanya. Karena itu, dana haji masuk kategori dana masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah dan itu salah satu unsur keuangan negara,” jelas Hasan.
Oleh karena masuk kategori keuangan negara, tata cara pengelolaan dana haji harus mengikuti kaidah pengelolaan keuangan negara. Artinya, tidak boleh masuk ke rekening pribadi, tetapi harus rekening official atau rekening kedinasan.
Ketika ditanyakan kembali bahwa apakah dari proses audit yang dilakukan sejak 2005-2010 terhadap laporan keuangan Kementerian Agama, BPK tidak menemukan transaksi-transaksi mencurigakan, Hasan kembali menegaskan, dia tidak menemukan hal itu.
Adapun terkait transaksi valas, Hasan menjelaskan bahwa memang ada sebagian dana yang ditukarkan dengan valas. Namun, hal itu karena Kementerian Agama memang membutuhkan valas, terutama Riyal Arab Saudi.
Menurut Hasan, untuk memperoleh valas dengan nilai tukar yang paling optimal, Kemenag melakukan semacam “beauty contest” atau biding terbatas di antara bank-bank Pemerintah. Biding ini dilakukan untuk memperoleh bank yang paling kompetitif dalam menyediakan valas. Sebab, menyediakan valas dalam jumlah yang sangat besar juga perlu persiapan tersendiri bagi bank yang bersangkutan.
Ketika ditanya apakah temuan PPATK bisa dijadikan landasan bagi auditor BPK dalam proses audit mendatang, Hasan menjelaskan bahwa PPATK merupakan lembaga semacam financial intelligence, di mana informasi yang diperoleh tidak mudah diakses oleh BPK.
“Kami perlu permohonan tersendiri dan terkadang kalau kami minta kepada PPATK, mereka memberikan tapi dengan catatan tidak boleh dipublikasikan,”terang Hasan.
Hal itu, lanjut Hasan, menyulitkan BPK. Sebab, laporan BPK harus disampaikan kepada DPR dan itu artinya terbuka.
“Kalau PPATK menemukan hal-hal yang dicurigai, disampaikan saja kepada aparat penegak hukum. Sebab, bagi aparat penegak hukum, informasi itu tidak untuk dipublikasikan, tetapi ditindaklanjuti dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan,” tutup Hasan Rating 4.5 
Sumber : kemenag.go.id
Baca Selengkapnya - Aliran Dana Haji Kementerian Agama tidak ditemukan mengalir ke Rekening Pribadi

Download Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering

Dipublikasi oleh Perencanaan News pada Download Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering - 
  1. Ruang lingkup e-Tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang.
  2. Para pihak yang terlibat dalam e-Tendering adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dan Penyedia barang/jasa.
  3. Aplikasi e-Tendering wajib memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.
  4. E-Tendering dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
  5. ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdekat.
  6. Sistem Pengadaan Secara Elektornik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. mengacu pada standar yang telah ditetapkan LKPP berkaitan dengan interoperabilitas dan intergerasi dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP;
    2. mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik yang ditetapkan oleh LKPP; dan
    3. bebas lisensi (free lisence)
Photobucket
Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering beserta Lampirannya [unduh disini]

 Rating 4.5
Baca Selengkapnya - Download Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering

Download Update Aplikasi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013

Perencanaan News On Download Update Aplikasi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013  - Untuk mendownload Aplikasi,, Silahkan menuju Link yang tersedia dibawah ini berikut juga penjelasannya :

 
Update Aplikasi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 versi 1.1 (1514 x)
Aplikasi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 (8124 x)

Semoga Bermanfaat....
Baca Selengkapnya - Download Update Aplikasi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013

Cara Menghapus Malware Komputer dan Laptop

Perencanaan News On Cara Menghapus Malware Komputer dan Laptop Malware / Virus adalah hal yang paling dibenci Pengguna komputer atau Laptop karena jika komputer kita terkena malware otomatis komputer kita akan seperti rusak, contohnya menjadi lemot atau File file terhapus dengan sendirinya. Tetapi jika Komputer kita terkena Malware Seperti ini Jangan langsung Install ulang, Kita bisa melakukan 5 Cara Menghapus Malware Komputer Atau Laptop dibawah ini

  1. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mencoba memperbarui Windows. Banyak komputer yang lebih baru akan memiliki update otomatis yang aktif secara default. Tapi kadang-kadang update hanya akan mendownload tetapi tidak menginstalnya sampai Anda memerintahkan. Silahkan koneksi ke internet dan masuk ke control panel untuk melakukan update sekarang juga.
  2. Selanjutnya, cari antivirus terbaik dan ikuti anjuran mereka tentang cara menghapus malware, virus atau spyware. Umumnya, Anda akan menemukan tips tentang cara untuk menghapus malware secara manual dengan mengunjungi SARC.com atau situs keamanan lainnya yang terpercaya.
  3. Restart dan masuk ke Safe Mode with Networking. Untuk sampai di sana, reboot komputer dan tekan F8 beberapa kali sampai Anda melihat menu boot Safe Mode with Networking. Setelah berada dalam mode itu, silahkan konek ke internet dan kunjungi MalwareBytes.org dan download versi gratis (atau versi Komersial dari Malwarebytes yang akan melindungi Anda secara real-time). Instal dan jalankan scan. Jika mendeteksi sesuatu silahkan hapus dan reboot komputer. Mudah-mudahan, ini akan memecahkan masalah.
  4. Jika bantuan di atas tidak menyelesaikan masalah, anda perlu men-download sebuah program yang disebut Hijack This, yang merupakan alat yang sangat canggih yang memungkinkan Anda untuk menghapus BHO ?? (Browser Helper Objects) jahat. Jika Anda telah meneliti infeksi tertentu dan tahu apa yang harus dicari dalam daftar ini, Anda dapat menghapus perangkat lunak berbahaya secara langsung dari tool HJT.
  5. Jika semuanya gagal, Anda perlu menginstal ulang. Backup Foto penting, film atau Dokumen ke drive eksternal atau CD dan baik menjalankan Recovery Disk Anda atau menggunakan CD Windows untuk memformat dan menginstal ulang Sistem Operasi..
Baca Selengkapnya - Cara Menghapus Malware Komputer dan Laptop
Pendidikan di Indonesia Copyright © 2012 Theme By:
Blogger Pemula