REVISI ANGGARAN UNTUK POK DAN DIPA TAHUN 2013 | Bagian 1

Dipublikasi oleh Barjas Info pada REVISI ANGGARAN UNTUK POK DAN DIPA TAHUN 2013 | Bagian 1 - Bagian Kesatu Ruang Lingkup Revisi Anggaran Pasal 2 PMK_32_2013 Tentang Revisi POK/DIPA Tahun Anggaran 2013

(1) Revisi Anggaran terdiri atas:
  1. perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya; 
  2. perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau 
  3. perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.
(2) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan alokasi anggaran dan/atau perubahan jenis belanja dan/atau volume Keluaran pada:
  1. Kegiatan; 
  2. Satker;
  3. Program;
  4. Kementerian/Lembaga; dan/atau 
  5. APBN.
Pasal 3 PMK_32_2013 Tentang Revisi POK/DIPA Tahun Anggaran 2013. Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juga dilakukan dalam hal terjadi:

  1. perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2013; 
  2. penerapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (reward and punishment system);
  3. Instruksi Presiden mengenai penghematan anggaran; dan/atau 
  4. Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan lainnya.
Pasal 4  PMK_32_2013 Tentang Revisi POK/DIPA Tahun Anggaran 2013 
(1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) angka 1 sebagai akibat dari adanya hal-hal sebagai berikut:
  1. kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN; 
  2. lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN;
  3. Percepatan Penarikan PHLN dan/atau PHDN;
  4. penerimaan Hibah Luar Negeri (HLN)/Hibah Dalam Negeri (HDN) setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2013 ditetapkan;
  5. penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang;
  6. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU;
  7. pengurangan alokasi pinjaman proyek luar negeri; 
  8. perubahan pagu anggaran pembayaran Subsidi Energi; dan/atau 
  9.  perubahan pagu anggaran pembayaran bunga utang.
(2) Perubahan rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan berupa:
  1. penambahan alokasi anggaran pada Keluaran/ Kegiatan/Program/Satker/Kementerian/Lembaga/APBN dan penambahan volume Keluaran; 
  2. penambahan alokasi anggaran pada Keluaran/Kegiatan/ Program/Satker/Kementerian/Lembaga/APBN dan volume Keluaran tetap; atau
  3. pengurangan alokasi anggaran pada Keluaran/Kegiatan/ Program/Satker/Kementerian/Lembaga/APBN dan volume Keluaran tetap.

Pasal 5 PMK_32_2013 Tentang Revisi POK/DIPA Tahun Anggaran 2013 (1) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) angka 2 sebagai akibat dari adanya hal-hal sebagai berikut:
  1. Hasil Optimalisasi; 
  2. Sisa Anggaran Swakelola;
  3. kekurangan Biaya Operasional;
  4. perubahan prioritas penggunaan anggaran;
  5. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
  6. Keadaan Kahar.
(2) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) angka 2 dibedakan dalam:
  1. pagu anggaran tetap pada level Program;atau 
  2. pagu anggaran tetap pada level APBN.
(3) Pagu anggaran tetap pada level Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 meliputi:
  1. pergeseran dalam satu Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker; 
  2. pergeseran antar Keluaran, satu Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
  3. pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  4. pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker; 
  5. pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker; 
  6. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker;
  7. pencairan blokir/tanda bintang (*);
  8. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht;
  9. penggunaan dana Output Cadangan;
  10. penambahan/perubahan rumusan kinerja; dan/ata
  11.  perubahan komposisi sumber pendanaan.
(4) Pagu anggaran tetap pada level APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 meliputi:
  1. pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran K/L; 
  2. pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN); dan/atau
  3. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht.
(5) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 1,2,3,4 5 dan huruf 6 terdiri atas:
  1. pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran; 
  2. pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap;
  3. pergeseran antarjenis belanja;
  4. pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional;
  5. pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs;
  6. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu;
  7. pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP;
  8. pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untuk Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi;
  9. pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru;
  10. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2012; dan/atau pergeseran anggaran dalam rangka tanggap darurat bencana.
Pasal 6 Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
  1. ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama; 
  2. ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
  3. perubahan nomenklatur bagian anggaran dan/atau Satker sepanjang kode tetap;
  4. ralat kode nomor register PHLN/PHDN;
  5. ralat kode kewenangan;
  6. ralat kode lokasi;
  7. ralat cara penarikan PHLN/PHDN; dan/atau :
  8. ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI dengan Pemerintah.
Demikian data disampaikan sesuai dengan PMK_32_2013 Tentang Revisi POK/DIPA Tahun Anggaran 2013.  Semoga bermanfaat

Share on :
REVISI ANGGARAN UNTUK POK DAN DIPA TAHUN 2013 | Bagian 1
Penulis : ZULSYIDDIN, SHI
Published : 2013-02-19T22:32:00+07:00
Rating : 4.9
Reviewer : 100 Reviews
Semoga artikel REVISI ANGGARAN UNTUK POK DAN DIPA TAHUN 2013 | Bagian 1 Bisa Bermanfaat. Sobat bisa Copy Paste halaman ini dengan Meletakkan URL http://www.perencana.info/2013/02/revisi-anggaran-untuk-pok-dan-dipa.html Sebagai sumber Resmi.
Pendidikan di Indonesia Copyright © 2012 Theme By:
Blogger Pemula