TATA CARA PENYUSUNAN HPS (HARGA PERKIRAAN SENDIRI)

Dipublikasi oleh Barjas Info pada TATA CARA PENYUSUNAN HPS (HARGA PERKIRAAN SENDIRI) - Harga perkiraan sendiri merupakan dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah :

A) HPS digunakan untuk pengadaan dengan tanda bukti perjanjian berupa kuitansi, SPK, dan surat perjanjian;

B) Disamping itu HPS juga digunakan sebagai:
  1. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; 
  2. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah;
  3. dasar untuk negosiasi harga dalam Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung;
  4. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Penawaran; dan 
  5. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS. 
C) dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
D) data-data yang dipakai untuk menyusun HPS meliputi:
  1. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan;
  2. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
  3. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  4. daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
  5. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
  6. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia.
  7. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
  8. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate);
  9. norma indeks; dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
E) penyusunan HPS untuk pemilihan Penyedia secara internasional menggunakan informasi harga yang berlaku di luar negeri;
F) dalam menyusun HPS telah memperhitungkan:
  1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
  2. keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus) dari total biaya tidak termasuk PPN;
G) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia;
H) nilai total HPS terbuka dan tidak rahasia;
I) riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik;
J) HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara;
K) Tim Ahli dapat memberikan masukan dalam penyusunan HPS;
L) HPS ditetapkan:
  1. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
  2. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
Penetapan HPS ini menjadi kewajiban PPK sesuai dengan Pasal 11 Perpres 70 Tahun 2012.
Demikian,, Jika Ada yang kurang bisa ditambahkan?

: Posted on - Tuesday, February 12, 2013