Tugas PPK Pejabat Pembuat Komitmen

Tugas PPK Pejabat Pembuat Komitmen - Banyak persoalan sekitar pengadaan barang/layanan, terutama tentang proses kontrak. Satu diantaranya berlangsung lantaran ketidaktahuan serta kurangnya kompetensi Petinggi Pembuat Prinsip (PPK). Pemicunya, beberapa besar jadi PPK bukanlah lantaran memanglah layak jadi PPK, tetapi lantaran menempati jabatan eselon spesifik. Sayangnya, banyak yang lupa, kalau tanggung jawab PPK di Ketentuan Presiden (Perpres) serta perubahanya sangat berat. (Belajarlah Kabar dari blog Berita Islam)

Tanggung jawab PPK pada step rencana yaitu :

Spesifikasi Tehnis Barang/Jasa

Ini yaitu hal yang krusial, lantaran spesifikasi adalah basic dalam sistem pengadaan barang/layanan. Tiap-tiap penawaran dari penyedia barang/layanan mesti penuhi spesifikasi tehnis yang sudah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Sebagai persoalan yaitu luasnya ruangan lingkup pengadaan barang/layanan serta dibanding dengan ruangan lingkup pengetahuan PPK. Seseorang PPK mesti mengerti spesifikasi tehnis pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, layanan konsultansi, serta layanan yang lain. Seseorang PPK tak dapat berlindung dibalik tim tehnis atau tim pendukung yang mempersiapkan spesifikasi tehnis. Seseorang PPK tak dapat berlindung dibalik konsultan perencana dalam proses pekerjaan konstruksi. Meskipun beberapa aktivitas rencana memanglah mesti diserahkan pada ahlinya, tetapi pokok fikiran dan inti dari spesifikasi tetaplah mesti dipahami oleh PPK. PPK tak bisa berucap “Saya lulusan sosial, jadi tak memahami bangunan”. Jika diketemukan kekeliruan rencana konstruksi, jadi oleh penyidik atau pemeriksa tetaplah bakal disuruh pertanggungjawabannya. Disini dituntut keluasan pengetahuan serta pengalam-an dari seseorang PPK.


Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Disamping Gaji PNS yang tinggi. Masalah yang paling banyak menerpa proses pengadaan barang/layanan yaitu masalah mark-updan satu diantara pemicunya terdapat pada pengaturan HPS. Membuat HPS memerlukan ketrampilan sendiri. Terkecuali mesti mengerti ciri-ciriistik spesifikasi barang/layanan yang bakal diselenggarakan, harus juga tahu sumber dari barang/layanan itu. Harga barang pabrikan sudah pasti tidak sama dengan harga distributor terlebih harga pasar. Juga perhitungan harga semen dan batu kali serta besi beton bakal memengaruhi keseluruhan harga keseluruhannya. Yang seringkali berlangsung, tak tahu lantaran kesengajaan atau lantaran ketidaktahuan, PPK menyerahkan perhitungan HPS pada penyedia barang/layanan atau jadi pada broker bin makelar yang melipatgandakan harga itu untuk beroleh keuntungan pribadi atau grup. PPK segera mengambil harga itu tanpa ada lakukan check and recheck lagi. Mengakibatkan, ketika pengadaan usai serta dikerjakan pemeriksanaan oleh aparat hukum, diketemukan mark-up harga serta menyebabkan kerugian negara. Lagi-lagi lantaran ketidaktahuan serta hasrat kerja cepat serta tak cermat menjerumuskan PPK ke ranah hukum.


Rancangan kontrak

Dalam Berita Hari Ini. Kontrak adalah ikatan paling utama pada penyedia dengan PPK. Draft kontrak seyogyanya diisi beberapa hal yang perlu di perhatikan oleh penyedia sebelumnya memasukkan penawaran. Lantaran dari draft kontrak berikut bakal tampak ruangan lingkup pekerjaan, bagian, beberapa hal yang perlu di perhatikan sebelumnya mengawali pekerjaan, bagaimanakah sistem kontrol serta serah terima, dan beberapa hal lain yang bisa memengaruhi nilai penawaran penyedia. Draft kontrak bukan hanya lembaranlembaran kertas. Terdapat banyak type kontrak yang perlu di ketahui serta dipahami oleh PPK. Apa serta kapan mesti memakai kontrak lumpsum, kontrak harga unit, paduan lumpsum serta harga unit, kontrak persentase, kontrak terima jadi, kontrak th. tunggal, kontrak th. jamak, kontrak pengadaan tunggal, kontrak pengadaan berbarengan, kontrak payung (frame-work contract), kontrak pengadaan pekerjaan tunggal, serta kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi. Itu baru dari segi type kontraknya. Belum mengulas tentang kriteria umum serta kriteria spesial kontrak. Perlakuan pada pekerjaan yang berbentuk gawat harus juga tidak sama dengan perlakukan pekerjaan teratur. Bahkan juga untuk pekerjaan yang dikerjakan mendekati akhir th. biaya mesti memerhatikan klausul denda, batas akhir pekerjaan, serta pembayaran, khu-susnya jika pekerjaan melalui batas pembayaran KPPN.


Syarat PPK

Pasal 11 Perpres Pengadaan Barang Jasa :
(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

  • Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3) rancangan Kontrak.
  • menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa; 
  • menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian:
  • melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
  • mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  • melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  • menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  • melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan 
  • menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
  • mengusulkan kepada PA/KPA:
1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
  • menetapkan tim pendukung; 
  • menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
  • menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. 

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Tugas PPK Pejabat Pembuat Komitmen